Amanah Online
Bismillahirrahmanirrahim
Laporan: M. Fuad Nasar / ANR
[Laporan Khusus]
Bangsa Indonesia kehilangan tokoh panutan. Mantan Menteri Agama RI Prof. Dr. H.A. Mukti Ali telah berpulang ke Rahmatullah, Rabu petang, 5 Mei 2004 di RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta dalam usia 81 tahun. Meninggalkan seorang istri (Ibu As�adah) dan tiga putra-putri, jenazahnya dimakamkan hari Kamis di pemakaman IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Lahir di Cepu, Jawa Tengah, 23 Agustus 1923. meraih gelar Master of Arts (MA) dari McGill University, Kanada (1957). Meneruskan kuliah di Universitas Aligarch, India, hingga memperoleh gelar Doktor sejarah Islam. Sebelumnya ia pernah bekerja sebagai staf Kedubes RI di Karachi.
Sepanjang hayatnya Mukti Ali dikenal sebagai intelektual Muslim yang tangguh, berwatak dan berpandangan luas, memiliki reputasi nasional dan internasional. Dia anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), anggota dewan riset internasional dan perintis organisasi Parlemen Agama Sedunia di New York. Dia orang pertama yang membuka jurusan Perbandingan Agama di lingkungan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan dikukuhkan sebagai Guru Besar ilmu Perbandingan Agama, barangkali satu-satunya di Indonesia. Dia memperkenalkan pendekatan religion scientific atau scientific-cum-doctrinair. Meski demikian, ia menolak disebut sebagai �bapak ilmu Perbandingan Agama di Indonesia�.
Tokoh yang bersih, jujur dan sederhana ini dilantik menjadi menteri agama pada 11 september 1971 menggantikan KHM Dachlan (Kabinet Pembangunan I) yang belum habis masa jabatannya, dan meklanjutkan jabatan itu selama periode Kabinet Pembangunan II (1973-1978). Ia satu diantara sedikit intelektual yang mampu menjaga integritas dan kredibilitas pada saat berada di dunia birokrat.
Keistimewaan Mukti Ali, ia bisa menampilkan diri murni sebagai tokoh representatif umat Islam yang netral dari kepentingan kelompok. Dia bukan berasal dari organisasi NU, bukan pengurus Muhammadiyah, atau lainnya, dan bukan pula kader partaipolitik. Di samping itu, meski berpendidikan Barat, kharisma seorang mentri agama panutan umat tercermin pada sosok Mukti Ali.
Dia memiliki sikap hidup qanaah, konsisten, tidak berubah karena kedudukan dan jabatan yang disandangnya. Kesederhanaan terlihat dalam kehidupan pribadi dan keluarganya, baik ketika menjadi menteri maupun setelah kembali ke dunia akademis. Setelah meneyelesaikan tugas sebagai Menteri Agama, lalu diangkat menjadi anggota DPA, tapi ia memutuskan tinggal di Yogyakarta agar kegiatan mengajar bias kembali dilakukannya.
Dr. Taufik Abdullah (1995) melukiskan keistimewaan Mukti Ali bahwa Ia dating ke Yogyakarta ke Jakarta dengan membawa hanya sebuah koper berisikan beberapa lembar pakaian, dan saat meninggalkan Jakarta pun ia pulang dengan membawa koper yang sama.
Sedikitnya ada lima hal penting dari kebijakan Mukti Asewaktu menjadi Menteri Agama. Pertama, rasionalisasi Depag menjadi departemen yang mempunyai tugas utama membangun manusia seutuhnya. Dialah yang mempopulerkan istilah �membangun manusia Indonesia seutuhnya�
Kedua, intelektualisasi lembaga pendidikan tinggi IAIN. Dia menegaskan tugas IAIN sama dengan perguruan tinggi lainnya, ialah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengajaran dan pendidikan, penelitian (riset) serta pengabdian masyarakat. Ketiga, memantapkan posisi agama dalam kaitannya dengan pembangunan nasional. Pembangunan bidang agama masuk dalam GBHN. Namun dalam hal ini, ia dengan gambling menegaskan, Indonesia bukanlah negara terokraris, dan juga bukan negara sekuler.
Keempat, menggalang kerukunan hidup antar umat beragama, baik intern satu agama maupun antar agama. Dalam intern agama (Islam), ia meluruskan imej yang salah kaparah mempertentangkan faham ortodoks sebagai faham �kaum tua� dengan faham modern sebagai faham �kaum muda�, Orthodoxy (orthos + doxa) adalah faham yang didasarkan pada ajaran yang benar, yang asli. Lawan kata ortodoks bukan modern, melainkan heterodoks, yakni faham yang telah bercampurbaur. Jadi, ortodoks bias ada pada �kaum tua� dan �kaum muda�.
6yang lebih menonjol adalah konsepnya tentang agree in disagreement (setuju dalam ketidaksetujuan atau setuju dalam perbedaan) yang pertama kali dikemukakannya pada forum symposium di Goethe Institute, Jakarta, beberapa bulan sebelum ia diangkat menjadi menteri. Konsep inilah yang kemudian dikembangkannya lebih klanjut menjadi konsep �Kerukunan Hidup Antarumat Beragama� di Indonesia.
Kelima, ia mensponsori berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) bulan Juli 1975, yang diantara fungsi utamanya memberikanpertimbangan kepada umat Islam dan pemerintah mengenai masalah keagamaaaan dan kemasyarakatan.
Buku-buku karyanya antara lain: Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini, Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia, Muslim Billali dan Muslim Muhajir di Amerika Serikat, Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan dan Muhammad Iqbal, Ta�limul Muta�allimin versi Iman Zarkasyi, Motode Memahami Agama Islam, Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam, Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan, Islam dan Sekulerisme di Turki Modern. Pada tahun 1962-1965 ia bertugas sebagai anggota Lembaga Penerjemah Al Quran yang digagas olehDepartemen Agama periode Menteri Agama Prof. KH. Sarifuddin Zuhri.
Mukti Ali telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Kita semua menjadi saksi bahwa ia telah banyak berpikir dan bekerja untuk umat, bangsa dan negara. Semoga amal salihnya itu diterima oleh Allah, dan semoga pula Allah memberi kita petunjuk untuk dapat meneladaninya, Selamat Jalan Pak Mukti Ali.
M. Fuad Nasar / ANR
14 Julai 2004
Kasus Pemurtadan di Sumbar Bagian Konflik Barat-Timur
Bismillahirrahmanirrahim
Selasa, 13 Juli 2004 17:09:00
Padang-RoL-- Sosiolog dari Sumbar, Dr Moechtar Naim menyebutkan, kasus-kasus pemurtadan di Sumbar saat ini merupakan bagian dari konflik global antara pihak Barat (nonmuslim) dengan pihak Timur (muslim) usai berakhirnya perang dingin antara bekas negara Uni Sovyet dan sekutunya dengan Amerika bersama sekutunya.
Kasus pemurtadan (pindah agama) di Sumbar tidak berdiri sendiri tapi bagian dari konflik global di dunia antara barat dan timur, ujar Moechtar yang juga anggota MPR-RI asal Sumbar itu di Padang, Selasa.
Konflik dua "kutub" dengan latar belakang dan kepentingan berbeda ini merupakan bagian dari dikotomi kehidupan manusia sejak ratusan tahun lalu, tambahnya.
Menurut dia, fakta konflik Timur dan Barat di sisi ajaran agama ini telah ditemukan sejak ratusan lalu hingga saat ini. Sebagai contoh di wilayah Asia Tenggara seperti konflik di Mindano Filipina yang berawal tersingkirnya kaum muslim dari Manila ke wilayah selatan Filipina.
Padahal tambahnya, ibukota Manila didirikan raja muslim Kerajaan Melayu di daerah itu yang kebetulan punya garis keturunan dari Minangkabau (Sumbar). Namun proses sejarah yang diwarnai permurtadan kaum muslim besar-besaran di negara itu menyebabkan sejarah kejayaan Islam di daerah itu lenyap.
Kasus serupa juga terjadi pada kaum muslim melayu di Singapura yang akhirnya tersingkir karena proses pemurtadan sehingga saat ini negara itu mayoritas dikuasai keturunan Cina nonmuslim.
Moechtar menyebutkan, di Indonesia kasus serupa juga terjadi ditandai dengan terus berkurangnya jumlah kaum muslim di negara berpenduduk sekitar 210 juta jiwa ini.
Menurut dia, pada tahun 70-an jumlah kaum nonmuslim Indonesia hanya 4,5 persen dari total penduduk, tapi saat ini mencapai 20 persen dan pertengahan abad ke-21 diperkirakan menjadi 50 persen.
Kenyataan ini menunjukkan, proses permurtadan tengah gencar terjadi di Indonesia saat ini melalui berbagai cara, terutama terjadi melalui bidang pendidikan, pengobatan rumah sakit, kegiatan sosial dan keberadaan panti asuhan, tambahnya.
Ia mengatakan, Sumatera Barat ternyata menjadi salah satu daerah garis depan pemurtadan di Indonesia yang faktanya nampak di lapangan. "Saat ini Sumbar telah dikelilingi aksi permurtadan terhadap kaum muslim," tegasnya.
Faktanya, ujar Moechtar, seperti di Kabupaten Pasaman pada tahun 70-an tidak ditemui tempat ibadah nonmuslim, tapi saat ini jumlahnya telah mencapai puluhan dan sudah banyak kaum muslim didaerah itu yang murtad (pindah agama).
Demikian pula di daerah Sitiung, Sawahlunto Sijunjung, meskipun tidak terlalu berhasil namun juga ada orang Minang yang murtad. Kurang berhasilnya proses ini di Sitiung karena mayoritas kaum pendatang di daerah itu berasal dari Jawa Timur yang punya basis Islam kuat, katanya.
Daerah Sumbar yang mulai dikuasai nonmuslim adalah Lunang Silaut dan Kepulauan Mentawai, tambah Moechtar.
Kasus menghebohkan juga terjadi seperti di Tilatang Kamang, Kabupaten Agam dengan ditemukannya 200 Al Qur'an yang pada bagian dalam kulit sampulnya terdapat tulisan ajaran agama nonmuslim.
Masalah ini berlanjut dengan ditemukannya keganjilan penulisan sejumlah ayat yang ditemukan dari sampel 200 Al Qur'an yang telah disita aparat kepolisian ini.
Menurut Moechtar Naim, proses pemurtadan tidak saja terjadi pada orang Minang di Sumbar, tetapi juga di perantauan dengan berdirinya tempat ibadah nonmuslim berarsitektur "bagonjong" yang merupakan ciri khas rumah "adat gadang" (rumah adat Minangkabau) di Jakarta.
Selain itu, tambahnya, juga telah ada orang Minang yang menjadi tokoh agama nonmuslim di Jakarta.
Misi FAKTA
Ia menyatakan, kondisi ini tidak bisa dibiarkan karena bukan tidak mungkin target pemurtadan mencapai 50 persen terhadap kaum muslim Indonesia pada pertengah abad ke-21 akan menjadi kenyataan.
Sehubungan kekhawatiran itu, di Sumbar sejak 11 Juni 2004 telah didirikan FAKTA (Forum Aksi Bersama Anti Pemutadan) Sumbar dimana Moechtar Naim merupakan salah seorang pendirinya.
Moechtar menyatakan, FAKTA bukan bentuk kebencian terhadap kaum nonmuslim atau anti agama lain, tetapi keberadaannya untuk melindungi kaum muslim terhadap aksi pemurtadan yang melanggar hukum.
"FAKTA tidak antikaum nonmuslim tapi akan berjihad jika terjadi pemurtadan yang dilakukan dengan cara melanggar hukum," tegasnya.
FAKTA telah menyusun kekuatan secara legal tanpa melanggar hukum dan mempertahankan hak sesuai hukum yang belaku. Forum ini menginginkan Sumbar aman dan bersahabat serta rukun dengan sesama umat beragama, tambahnya.
FAKTA yang diketuai H Maat Acin dan Penasehat Dasrlu Lamsudin itu, merupakan forum bersama dari sejumlah lembaga seperti Pusat Penelitian Islam Minangkabau (PPIM), LSM Paga Nagari, Pemuda Muslim dan ormas Islam lainnya.
Ketua FAKTA, Maat Acin mengatakan, misi forum ini adalah membebaskan Sumbar dari pemurtadan yang melanggar hukum.
Untuk itu, FAKTA telah menyusun program dan kekuatan antara lain, menggelar diskusi dengan pihak terkait sekali sebulan, advokasi terhadap korban permurtadan dengan cara melanggar hukum, investigasi kasus permurtadan dan melakukan aksi massa untuk menekan kasus pemurtadan. Ant/fif
Selasa, 13 Juli 2004 17:09:00
Padang-RoL-- Sosiolog dari Sumbar, Dr Moechtar Naim menyebutkan, kasus-kasus pemurtadan di Sumbar saat ini merupakan bagian dari konflik global antara pihak Barat (nonmuslim) dengan pihak Timur (muslim) usai berakhirnya perang dingin antara bekas negara Uni Sovyet dan sekutunya dengan Amerika bersama sekutunya.
Kasus pemurtadan (pindah agama) di Sumbar tidak berdiri sendiri tapi bagian dari konflik global di dunia antara barat dan timur, ujar Moechtar yang juga anggota MPR-RI asal Sumbar itu di Padang, Selasa.
Konflik dua "kutub" dengan latar belakang dan kepentingan berbeda ini merupakan bagian dari dikotomi kehidupan manusia sejak ratusan tahun lalu, tambahnya.
Menurut dia, fakta konflik Timur dan Barat di sisi ajaran agama ini telah ditemukan sejak ratusan lalu hingga saat ini. Sebagai contoh di wilayah Asia Tenggara seperti konflik di Mindano Filipina yang berawal tersingkirnya kaum muslim dari Manila ke wilayah selatan Filipina.
Padahal tambahnya, ibukota Manila didirikan raja muslim Kerajaan Melayu di daerah itu yang kebetulan punya garis keturunan dari Minangkabau (Sumbar). Namun proses sejarah yang diwarnai permurtadan kaum muslim besar-besaran di negara itu menyebabkan sejarah kejayaan Islam di daerah itu lenyap.
Kasus serupa juga terjadi pada kaum muslim melayu di Singapura yang akhirnya tersingkir karena proses pemurtadan sehingga saat ini negara itu mayoritas dikuasai keturunan Cina nonmuslim.
Moechtar menyebutkan, di Indonesia kasus serupa juga terjadi ditandai dengan terus berkurangnya jumlah kaum muslim di negara berpenduduk sekitar 210 juta jiwa ini.
Menurut dia, pada tahun 70-an jumlah kaum nonmuslim Indonesia hanya 4,5 persen dari total penduduk, tapi saat ini mencapai 20 persen dan pertengahan abad ke-21 diperkirakan menjadi 50 persen.
Kenyataan ini menunjukkan, proses permurtadan tengah gencar terjadi di Indonesia saat ini melalui berbagai cara, terutama terjadi melalui bidang pendidikan, pengobatan rumah sakit, kegiatan sosial dan keberadaan panti asuhan, tambahnya.
Ia mengatakan, Sumatera Barat ternyata menjadi salah satu daerah garis depan pemurtadan di Indonesia yang faktanya nampak di lapangan. "Saat ini Sumbar telah dikelilingi aksi permurtadan terhadap kaum muslim," tegasnya.
Faktanya, ujar Moechtar, seperti di Kabupaten Pasaman pada tahun 70-an tidak ditemui tempat ibadah nonmuslim, tapi saat ini jumlahnya telah mencapai puluhan dan sudah banyak kaum muslim didaerah itu yang murtad (pindah agama).
Demikian pula di daerah Sitiung, Sawahlunto Sijunjung, meskipun tidak terlalu berhasil namun juga ada orang Minang yang murtad. Kurang berhasilnya proses ini di Sitiung karena mayoritas kaum pendatang di daerah itu berasal dari Jawa Timur yang punya basis Islam kuat, katanya.
Daerah Sumbar yang mulai dikuasai nonmuslim adalah Lunang Silaut dan Kepulauan Mentawai, tambah Moechtar.
Kasus menghebohkan juga terjadi seperti di Tilatang Kamang, Kabupaten Agam dengan ditemukannya 200 Al Qur'an yang pada bagian dalam kulit sampulnya terdapat tulisan ajaran agama nonmuslim.
Masalah ini berlanjut dengan ditemukannya keganjilan penulisan sejumlah ayat yang ditemukan dari sampel 200 Al Qur'an yang telah disita aparat kepolisian ini.
Menurut Moechtar Naim, proses pemurtadan tidak saja terjadi pada orang Minang di Sumbar, tetapi juga di perantauan dengan berdirinya tempat ibadah nonmuslim berarsitektur "bagonjong" yang merupakan ciri khas rumah "adat gadang" (rumah adat Minangkabau) di Jakarta.
Selain itu, tambahnya, juga telah ada orang Minang yang menjadi tokoh agama nonmuslim di Jakarta.
Misi FAKTA
Ia menyatakan, kondisi ini tidak bisa dibiarkan karena bukan tidak mungkin target pemurtadan mencapai 50 persen terhadap kaum muslim Indonesia pada pertengah abad ke-21 akan menjadi kenyataan.
Sehubungan kekhawatiran itu, di Sumbar sejak 11 Juni 2004 telah didirikan FAKTA (Forum Aksi Bersama Anti Pemutadan) Sumbar dimana Moechtar Naim merupakan salah seorang pendirinya.
Moechtar menyatakan, FAKTA bukan bentuk kebencian terhadap kaum nonmuslim atau anti agama lain, tetapi keberadaannya untuk melindungi kaum muslim terhadap aksi pemurtadan yang melanggar hukum.
"FAKTA tidak antikaum nonmuslim tapi akan berjihad jika terjadi pemurtadan yang dilakukan dengan cara melanggar hukum," tegasnya.
FAKTA telah menyusun kekuatan secara legal tanpa melanggar hukum dan mempertahankan hak sesuai hukum yang belaku. Forum ini menginginkan Sumbar aman dan bersahabat serta rukun dengan sesama umat beragama, tambahnya.
FAKTA yang diketuai H Maat Acin dan Penasehat Dasrlu Lamsudin itu, merupakan forum bersama dari sejumlah lembaga seperti Pusat Penelitian Islam Minangkabau (PPIM), LSM Paga Nagari, Pemuda Muslim dan ormas Islam lainnya.
Ketua FAKTA, Maat Acin mengatakan, misi forum ini adalah membebaskan Sumbar dari pemurtadan yang melanggar hukum.
Untuk itu, FAKTA telah menyusun program dan kekuatan antara lain, menggelar diskusi dengan pihak terkait sekali sebulan, advokasi terhadap korban permurtadan dengan cara melanggar hukum, investigasi kasus permurtadan dan melakukan aksi massa untuk menekan kasus pemurtadan. Ant/fif
11 Julai 2004
Haruskah Pembangunan Bengkalis Menunggu Dermawan
Riau Mandiri Online: "Rabu, 7 Juli 2004 11:44
RMN - BENGKALIS Negeri Junjungan, begitulah tulisan di gerbang pintu masuk kota Bengkalis. Tulisan dipintu masuk Bengkalis memberi tanda bahwa Bengkalis merupakan negeri yang penuh dengan adat-istiadat, penuh dengan etika, penuh dengan norma dan tak ketinggalan khasanah nuansa keislaman. Itulah pesan yang dapat ditangkap dari buah karya Muhammad Isa Selamat.
Dibalik semua itu, kemegahan kota Bengkalis seakan menutupi kekurangan pembangunan yang sudah dan belum dilakukan. Dapat ditangkap pesan bahwa kota Bengkalis sudah maju selangkah. Aktivitas masyarakat terlihat lebih hidup. Pelabuhan besar dengan retribusi besar menjadi trade mark kota Bengkalis. Rumah Dinas besar menjadi simbol kemegahan Bengkalis. Itulah Bengkalis, negeri di seberang Pulau Sumatera sana berusaha bangkit dari ketertinggalan. Bahkan mau melebihi kemajuan Riau daratan dengan menggagas pembangunan lapangan terbang internasional.
Bengkalis mencoba bangkit dari ketertinggalan dengan melaksanakan pembangunan. Menurut Bupati Bengkalis, inilah cara terbaik untuk mendorong peningkatan ekonomi dan akselerasi pembangunan ke depan. Tentu argumentasi Bupati sebagai pemimpin nota bene 'penguasa' dapat dibenarkan. Dibalik itu, hati menjadi kian miris ketika salah satu media tanggal 4 Juni 2004 memuat satu gambar Taman Pengajian Al Qur'an (TPA). Dengan komentar 'ULURAN TANGAN: Melihat Taman pengajian Al Qur'an (TPA) di Kampung Proyek, Batu Panjang, Kecamatan Rupat, Bengkalis sangat memperihatinkan. Agar anak-anak di kampung itu nyaman mengaji, perlu uluran tangan dermawan'.
Sungguh, gambaran yang ditampilkan bertolak belakang dengan kemegahan Kota Bengkalis. Anak muda di Bengkalis kota bersepeda motor ria di sore hari mengelilingi kota Bengkalis dan sebagian anggota dewan yang suda"
RMN - BENGKALIS Negeri Junjungan, begitulah tulisan di gerbang pintu masuk kota Bengkalis. Tulisan dipintu masuk Bengkalis memberi tanda bahwa Bengkalis merupakan negeri yang penuh dengan adat-istiadat, penuh dengan etika, penuh dengan norma dan tak ketinggalan khasanah nuansa keislaman. Itulah pesan yang dapat ditangkap dari buah karya Muhammad Isa Selamat.
Dibalik semua itu, kemegahan kota Bengkalis seakan menutupi kekurangan pembangunan yang sudah dan belum dilakukan. Dapat ditangkap pesan bahwa kota Bengkalis sudah maju selangkah. Aktivitas masyarakat terlihat lebih hidup. Pelabuhan besar dengan retribusi besar menjadi trade mark kota Bengkalis. Rumah Dinas besar menjadi simbol kemegahan Bengkalis. Itulah Bengkalis, negeri di seberang Pulau Sumatera sana berusaha bangkit dari ketertinggalan. Bahkan mau melebihi kemajuan Riau daratan dengan menggagas pembangunan lapangan terbang internasional.
Bengkalis mencoba bangkit dari ketertinggalan dengan melaksanakan pembangunan. Menurut Bupati Bengkalis, inilah cara terbaik untuk mendorong peningkatan ekonomi dan akselerasi pembangunan ke depan. Tentu argumentasi Bupati sebagai pemimpin nota bene 'penguasa' dapat dibenarkan. Dibalik itu, hati menjadi kian miris ketika salah satu media tanggal 4 Juni 2004 memuat satu gambar Taman Pengajian Al Qur'an (TPA). Dengan komentar 'ULURAN TANGAN: Melihat Taman pengajian Al Qur'an (TPA) di Kampung Proyek, Batu Panjang, Kecamatan Rupat, Bengkalis sangat memperihatinkan. Agar anak-anak di kampung itu nyaman mengaji, perlu uluran tangan dermawan'.
Sungguh, gambaran yang ditampilkan bertolak belakang dengan kemegahan Kota Bengkalis. Anak muda di Bengkalis kota bersepeda motor ria di sore hari mengelilingi kota Bengkalis dan sebagian anggota dewan yang suda"
AFI 2 Bikin Rekor di Dunia Musik Indonesia
Sabtu, 10 Juli 2004 09:50
JAKARTA - Gema AFI tampaknya masih terus tinggi. Buktinya, debut album 12 bintang AFI 2, 'Melangkah Bersama' langsung terjual sebanyak 350 ribu keping hanya dalam waktu satu hari. Itu merupakan sebuah rekor dalam dunia musik Indonesia.
Dengan hasil tersebut AFI 2 langsung memperoleh double platinum. Demikian Sony Music Indonesia, Jumat (9/7) kemarin.
Penghargaan tersebut langsung diberikan kepada ke-12 anak-anak muda yang terlibat dalam AFI2. Mereka antara lain, Tia, Haikal, Micky, Nia, Cindy, Adi, Nana, Pasha, Adit, Rindu, Lia, dan Jovita.
Selain membuat album kaset dan CD, pihak Sony Music Indonesia membuat VCD AFI 2. VCD tersebut berisikan kisah-kisah para akademia saat berada di karantina AFI hingga sampai konser grand final AFI 2.
Tidak hanya itu saja. Dalam album tersebut pihak Sony Music Indonesia juga memberikan bonus sticker dan wallpaper serta screensaver. Itu semua merupakan kado spesial untuk penggemar AFI di Nusantara.
Tak hanya album mereka yang laris manis, konser-konser mereka di berbagai daerah juga dipenuhi para pecinta musik. Selain bermusik, dalam waktu dekat para bintang AFI 2 akan disibukan dengan pembuatan sinetron dan film layar lebar. (dtc) "
JAKARTA - Gema AFI tampaknya masih terus tinggi. Buktinya, debut album 12 bintang AFI 2, 'Melangkah Bersama' langsung terjual sebanyak 350 ribu keping hanya dalam waktu satu hari. Itu merupakan sebuah rekor dalam dunia musik Indonesia.
Dengan hasil tersebut AFI 2 langsung memperoleh double platinum. Demikian Sony Music Indonesia, Jumat (9/7) kemarin.
Penghargaan tersebut langsung diberikan kepada ke-12 anak-anak muda yang terlibat dalam AFI2. Mereka antara lain, Tia, Haikal, Micky, Nia, Cindy, Adi, Nana, Pasha, Adit, Rindu, Lia, dan Jovita.
Selain membuat album kaset dan CD, pihak Sony Music Indonesia membuat VCD AFI 2. VCD tersebut berisikan kisah-kisah para akademia saat berada di karantina AFI hingga sampai konser grand final AFI 2.
Tidak hanya itu saja. Dalam album tersebut pihak Sony Music Indonesia juga memberikan bonus sticker dan wallpaper serta screensaver. Itu semua merupakan kado spesial untuk penggemar AFI di Nusantara.
Tak hanya album mereka yang laris manis, konser-konser mereka di berbagai daerah juga dipenuhi para pecinta musik. Selain bermusik, dalam waktu dekat para bintang AFI 2 akan disibukan dengan pembuatan sinetron dan film layar lebar. (dtc) "
07 Julai 2004
06 Julai 2004
02 Julai 2004
Aduhai Riauku
Upacara Peresmian Provinsi Kepulauan Riau
TANGGAL 1 Juli 2004 merupakan hari yang sangat memilukan bagiku karena Negeri Melayu yang amat kucintai dengan resminya dipecahkan menjadi dua oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Hari Sabarno.
Aduhai... kepada siapa aku hendak meratap sedangkan aku tak punya apa-apa dan tak punya siapa-siapa! Negeriku telah dibagi-bagikan kepada kelompok-kelompok tertentu dengan kepentingan-kepentingan tertentu.
Aduhai... kawan-kawanku di Riau lautan, kuharap kalian tidak akan ikut-ikutan dengan arus politik yang haus kuasa dan sentimen sempit kedaerahan.
Aduhai ... Tanjung Pinang, tempatku membesar menjadi seorang remaja... kuharap engkau akan menyapaku dengan ramah seperti dulu ketika aku meninggalkanmu 30 puluh tahun yang lalu.
Pemangku Gubernur Kepri, Drs H Ismeth Abdullah
Aku masih berharap seperti juga harapan gubernur Riau, HM Rusli Zainal, "... jika di kemudian Kepri ingin bergabung kembali ke provinsi induk, masyarakat Riau tetap bersedia menerima. 'Kalau Kepri sakit-sakitan., Riau akan siap menerima kembali."
Namun Rusli juga sadar, "... Meski demikian langkah yang sudah diayunkan tidak mungkin surut ke belakang," tuturnya.
Ya.., kalian tidak mungkin surut ke belakang. Namun, dalam melangkah ke depan, kita sebagai umat Melayu akan tetap bersatu dan sudah tentu tidak mudah diutak-atikkan oleh golongan tertentu!
Semoga merdekalah jiwa kita, merdeka pikiran kita!
Negeri Melayu Dipecahkan Lagi!
Bismillahirrahmanirrahim
Upacara Peresmian Provinsi Kepulauan Riau
TANJUNG PINANG - Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno meresmikan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebagai provinsi ke-32 di Indonesia, Kamis (1/7) petang. Selain itu Mendagri juga melantik Ismeth Abdullah sebagai caretaker Gubernur Kepri.
Tepat pukul 15.20 WIB, selubung peta Provinsi Kepri pun dibuka Mendagri. Setelah itu diikuti penandatanganan prasasti pelantikan. Raungan sirene yang dipasang sekitar sepuluh titik di sudut Kota Tanjungpinang menandai berpisahnya Kepri dari Provinsi Riau.
Peresmian Provinsi Kepri dan pelantikan Ismet kemarin, yang bertempat di Gedung Daerah Tanjungpinang, disaksikan Menko Ekuin Dorodjatun Kuncorodjakti, Gubernur Riau HM Rusli Zainal, Wakil Gubernur Riau H Wan Abubakar, beberapa anggota Komisi II DPR RI serta dan bupati dan walikota se-Riau dan Kepri. Ansar Ahmad yang telah dicopot dari jabatannya sebagai Plt Bupati Kepri juga tampak hadir dalam acara itu.
Mendagri pada pengarahannya mengakui, pembentukan Provinsi Kepri melalui proses panjang yang dilakukan seluruh komponen masyarakat Kepri. "Karena itu, setelah diresmikannya Provinsi Kepri dan dilantiknnya caretaker Gubernur Kepri, diharapkan seluruh komponen masyarakat bersatu padu membangun Kepri ke depan," kata Mendagri. Hari juga mengingatkan, inventaris Provinsi Riau yang ada di Kepri bisa digunakan sebagai inventaris Provinsi Kepri. Termasuk inventaris BUMD Riau yang berada di Kepri.
Sedangkan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Oentarto Sindung Mawardi menyampaikan pesan-pesan mengenai apa saja yang dilakukan setelah Provinsi Kepri resmi dibentuk.
Sedangkan Gubernur Riau HM Rusli Zainal dalam pidatonya menyampaikan kronologis pembentukan Provinsi Kepri. Usai membacakan pidatonya, Rusli tanpa teks secara implisit menyebutkan, jika di kemudian Kepri ingin bergabung kembali ke provinsi induk, masyarakat Riau tetap bersedia menerima. "Kalau Kepri 'sakit-sakitan., Riau akan siap menerima kembali. Meski demikian langkah yang sudah diayunkan tidak mungkin surut ke belakang," tuturnya.
Ismeth Optimis
Secara terpisah, caretaker Gubernur Kepri, H Ismet Abdullah mengaku akan segera menyusun dan menyiapkan perangkat pemerintahan, mulai dari badan, kantor dan dinas serta serta menyiapkan pelantikan anggota DPRD Provinsi Kepri hasil pemilu 2004. "Termasuk mempersiapkan kelancaran pembentukan perangkat pemerintahan dengan menyiapkan PNS yang sudah direkrut dari sejumlah kabupaten dan kota di Kepri, yang diutamakan putra daerah, sebagai wujud komitmen untuk memajukan Provinsi Kepri yang masih minim dari sisi pendanaan," kata Ismet.
Masalah pendanaan menurut Ismet, memang berat. Namun demikian, dengan satu tekad dan dukungan dari semua daerah kabupaten dan kota, Ismet optimis pembangunan di Kepri dapat berjalan lancar.
Diwarnai Demo
Pelantikan Ismeth Abdullah sebagai caretaker Gubernur Kepri oleh Mendagri kemarin, diwarnai aksi demonstrasi dua kelompok massa yakni sekitar 120 orang dari yang menamakan diri Barisan Muda Melayu Riau (BM2) dan puluhan orang Dewan Belian Kepri (Debar). Namun, aksi demo tersebut tidak mengganggu jalan acara pelantikan.
Koordinator Pengerahana Massa BM2 Ruslan kepada wartawan menyebutkan, seorang aktivis Debar digiring ke Mapolresta Tanjungpinang karena melakukan pembentangan poster anti Ismeth saat Mendagri sedang berpidato. "Kami ini memang pendukung Huzrin, tetapi ke sini atas biaya sendiri. Kami tidak rela, Huzrin yang berjuang tetapi Ismeth yang menuai hasilnya. Bagi kami Huzrin adalah pejuang Provinsi Kepri," tukasnya.
Ruslan minta aparat keamanan segera melepaskan aktivitas Debar yang bernama Sofyan. Sofyan digiring ke Mapolresta Tanjungpinang saat ingin membentangkan beberapa poster tidak jauh dari acara pelantikan Ismeth. Selain Sofyan seorang lagi aktivis Debar mendapat tekanan fisik, didorong oleh petugas keamanan.
Tetapi Kabag Ops Polresta Tanjungpinang yang ditunjun sebagai Koordinator Pengamanan lapangan, AKP DH Ginting membantah adanya kejadian tersebut. Ia malah mempersilahkan wartawan untuk menyaksikan langsung ke Mapolresta Tanjungpinang jika benar ada aktivis yang ditahan.
Beberapa saksi menyatakan memang terjadi accident dorong-dorangan antara aktivis dengan petugas keamanan. Beberapa orang aktivis langsung diamankan petugas saat ingin membentangkan beberapa poster yang bertuliskan "Innalillahi Kami Bukan Diundang, Tapi Pejuang", "Huzrin Pahlawan Provinsi Kepri", dan sebagainya.
Beredar Selebaran
Sementara itu, menjelang pelantikan Ismeth Abdullah, beredar selebaran yang isinya menuding Kepala Otorita Batam itu sudah merampas hasil perjuangan masyarakat Kepri.
Selebaran berjudul Sajak Wijitakul "Bunga & Tembok" itu ditulis oleh Debar. Belasan generasi muda menyebarkan selebaran itu di pintu masuk kota Tanjungpinang dan tempat berlangsungnya acara pelantikan caretaker Gubernur sekaligus peresmian Provinsi Kepri. "Masyarakat Kepri berduka atas pelantikan Ismeth Abdullah sebagai caretaker Gubernur Kepri. Karena Ismet bukanlah penerima tuah dari perjuangan masyarakat Kepri yang kini telah berbuah Provinsi. Kami sudah lelah berjuang, makanya pemerintah pusat sebaiknya mengembalikan perjuangan Kepri ke masyarakat Kepri," demikian antara lain bunyi selebaran itu.
Pelantikan Ismeth, masih menurut selebaran itu bertolak belakang dengan semangat Otonomi Daerah (Otda). Alasannya, hingga sekarang Ismeth masih pimpinan sebuah institusi yakni Kepala Otorita Batam. (rk,rtc)
Upacara Peresmian Provinsi Kepulauan Riau
TANJUNG PINANG - Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno meresmikan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebagai provinsi ke-32 di Indonesia, Kamis (1/7) petang. Selain itu Mendagri juga melantik Ismeth Abdullah sebagai caretaker Gubernur Kepri.
Tepat pukul 15.20 WIB, selubung peta Provinsi Kepri pun dibuka Mendagri. Setelah itu diikuti penandatanganan prasasti pelantikan. Raungan sirene yang dipasang sekitar sepuluh titik di sudut Kota Tanjungpinang menandai berpisahnya Kepri dari Provinsi Riau.
Peresmian Provinsi Kepri dan pelantikan Ismet kemarin, yang bertempat di Gedung Daerah Tanjungpinang, disaksikan Menko Ekuin Dorodjatun Kuncorodjakti, Gubernur Riau HM Rusli Zainal, Wakil Gubernur Riau H Wan Abubakar, beberapa anggota Komisi II DPR RI serta dan bupati dan walikota se-Riau dan Kepri. Ansar Ahmad yang telah dicopot dari jabatannya sebagai Plt Bupati Kepri juga tampak hadir dalam acara itu.
Mendagri pada pengarahannya mengakui, pembentukan Provinsi Kepri melalui proses panjang yang dilakukan seluruh komponen masyarakat Kepri. "Karena itu, setelah diresmikannya Provinsi Kepri dan dilantiknnya caretaker Gubernur Kepri, diharapkan seluruh komponen masyarakat bersatu padu membangun Kepri ke depan," kata Mendagri. Hari juga mengingatkan, inventaris Provinsi Riau yang ada di Kepri bisa digunakan sebagai inventaris Provinsi Kepri. Termasuk inventaris BUMD Riau yang berada di Kepri.
Sedangkan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Oentarto Sindung Mawardi menyampaikan pesan-pesan mengenai apa saja yang dilakukan setelah Provinsi Kepri resmi dibentuk.
Sedangkan Gubernur Riau HM Rusli Zainal dalam pidatonya menyampaikan kronologis pembentukan Provinsi Kepri. Usai membacakan pidatonya, Rusli tanpa teks secara implisit menyebutkan, jika di kemudian Kepri ingin bergabung kembali ke provinsi induk, masyarakat Riau tetap bersedia menerima. "Kalau Kepri 'sakit-sakitan., Riau akan siap menerima kembali. Meski demikian langkah yang sudah diayunkan tidak mungkin surut ke belakang," tuturnya.
Ismeth Optimis
Secara terpisah, caretaker Gubernur Kepri, H Ismet Abdullah mengaku akan segera menyusun dan menyiapkan perangkat pemerintahan, mulai dari badan, kantor dan dinas serta serta menyiapkan pelantikan anggota DPRD Provinsi Kepri hasil pemilu 2004. "Termasuk mempersiapkan kelancaran pembentukan perangkat pemerintahan dengan menyiapkan PNS yang sudah direkrut dari sejumlah kabupaten dan kota di Kepri, yang diutamakan putra daerah, sebagai wujud komitmen untuk memajukan Provinsi Kepri yang masih minim dari sisi pendanaan," kata Ismet.
Masalah pendanaan menurut Ismet, memang berat. Namun demikian, dengan satu tekad dan dukungan dari semua daerah kabupaten dan kota, Ismet optimis pembangunan di Kepri dapat berjalan lancar.
Diwarnai Demo
Pelantikan Ismeth Abdullah sebagai caretaker Gubernur Kepri oleh Mendagri kemarin, diwarnai aksi demonstrasi dua kelompok massa yakni sekitar 120 orang dari yang menamakan diri Barisan Muda Melayu Riau (BM2) dan puluhan orang Dewan Belian Kepri (Debar). Namun, aksi demo tersebut tidak mengganggu jalan acara pelantikan.
Koordinator Pengerahana Massa BM2 Ruslan kepada wartawan menyebutkan, seorang aktivis Debar digiring ke Mapolresta Tanjungpinang karena melakukan pembentangan poster anti Ismeth saat Mendagri sedang berpidato. "Kami ini memang pendukung Huzrin, tetapi ke sini atas biaya sendiri. Kami tidak rela, Huzrin yang berjuang tetapi Ismeth yang menuai hasilnya. Bagi kami Huzrin adalah pejuang Provinsi Kepri," tukasnya.
Ruslan minta aparat keamanan segera melepaskan aktivitas Debar yang bernama Sofyan. Sofyan digiring ke Mapolresta Tanjungpinang saat ingin membentangkan beberapa poster tidak jauh dari acara pelantikan Ismeth. Selain Sofyan seorang lagi aktivis Debar mendapat tekanan fisik, didorong oleh petugas keamanan.
Tetapi Kabag Ops Polresta Tanjungpinang yang ditunjun sebagai Koordinator Pengamanan lapangan, AKP DH Ginting membantah adanya kejadian tersebut. Ia malah mempersilahkan wartawan untuk menyaksikan langsung ke Mapolresta Tanjungpinang jika benar ada aktivis yang ditahan.
Beberapa saksi menyatakan memang terjadi accident dorong-dorangan antara aktivis dengan petugas keamanan. Beberapa orang aktivis langsung diamankan petugas saat ingin membentangkan beberapa poster yang bertuliskan "Innalillahi Kami Bukan Diundang, Tapi Pejuang", "Huzrin Pahlawan Provinsi Kepri", dan sebagainya.
Beredar Selebaran
Sementara itu, menjelang pelantikan Ismeth Abdullah, beredar selebaran yang isinya menuding Kepala Otorita Batam itu sudah merampas hasil perjuangan masyarakat Kepri.
Selebaran berjudul Sajak Wijitakul "Bunga & Tembok" itu ditulis oleh Debar. Belasan generasi muda menyebarkan selebaran itu di pintu masuk kota Tanjungpinang dan tempat berlangsungnya acara pelantikan caretaker Gubernur sekaligus peresmian Provinsi Kepri. "Masyarakat Kepri berduka atas pelantikan Ismeth Abdullah sebagai caretaker Gubernur Kepri. Karena Ismet bukanlah penerima tuah dari perjuangan masyarakat Kepri yang kini telah berbuah Provinsi. Kami sudah lelah berjuang, makanya pemerintah pusat sebaiknya mengembalikan perjuangan Kepri ke masyarakat Kepri," demikian antara lain bunyi selebaran itu.
Pelantikan Ismeth, masih menurut selebaran itu bertolak belakang dengan semangat Otonomi Daerah (Otda). Alasannya, hingga sekarang Ismeth masih pimpinan sebuah institusi yakni Kepala Otorita Batam. (rk,rtc)
Langgan:
Catatan (Atom)